User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 


Anulasi Perkawinan, Apakah Itu?

 

Anulasi adalah upaya untuk membuktikan bahwa null atau sahnya perkawinan tidak terjadi, atau membuktikan bahwa suatu perkawinan Katolik tidak sah. Dengan demikian, Sakramen Perkawinannya juga dianggap tidak pernah ada,” jelas Romo Yohanes Samiran, SCJ kepada lebih dari 90 peserta Sarasehan “Ada Apa dengan Perkawinan Katolik?” yang diselenggarakan Subseksi Bantuan Hukum SPSE bekerja sama dengan Seksi Kerasulan Keluarga (SKK) Paroki St. Antonius Padua, Sabtu (12/3).

 

Romo Samiran menekankan, anulasi berbeda dengan perceraian. Perceraian memutuskan atau membatalkan suatu perkawinan yang sah, sedangkan anulasi membatalkan perkawinan yang memang tidak sah. Jadi, memberikan anulasi bukan berarti Gereja mengizinkan perceraian.

Kembali mengulang analogi yang pernah beliau katakan, ibarat gol pada pertandingan sepak bola, anulasi hanya bisa diberikan apabila ada pelanggaran sebelum “gol” terjadi. Jika pelanggarannya sesudah gol yang dinyatakan sah, tentu saja gol tersebut tidak mungkin dibatalkan. Maka, ketidaksahan ini hanya bisa disebabkan halangan-halangan yang terjadi sebelum Sakramen Perkawinan diberikan, bukan sesudahnya.

Semua itu dipaparkan Romo Sam berkaitan seruan Paus Fransiskus belum lama ini bahwa dalam Tahun Kerahiman Allah ini Gereja hendaknya membantu jemaatnya yang mengalami kesulitan memproses  anulasi. “Namun, upaya pertama tetaplah membantu menenangkan dan mendamaikan keluarga-keluarga yang perkawinannya retak atau guncang,” imbuhnya.

Sebelumnya, pada awal pertemuan, diputar video pendek tentang sikap Paus mengganti hakim-hakim Tribunal yang menarik bayaran tinggi dari pasangan-pasangan yang mengajukan anulasi perkawinan. “Tribunal atau lembaga pengadilan Gereja sudah ada sejak zaman dulu. Sifatnya bukan untuk menghukum seperti pengadilan pada umumnya, melainkan untuk membantu. Ini sebabnya Tribunal Gereja tidak dipopulerkan. Ini betul-betul pelayanan pastoral dan para pastor yang menjadi hakimnya sama sekali tidak dibayar dan tidak boleh menerima bayaran,” urai Romo.

Kalau Romo Sam memaparkan perkawinan dari segi hukum Gereja, Koordinator Subseksi Bantuan Hukum, V. Harlen Sinaga, S.H., M.H., menjelaskan dari segi hukum negara. Dikatakannya, dalam hukum negara, yang ada adalah pemutusan perkawinan alias perceraian. Namun, mengenai LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) yang akhir-akhir ini marak dibicarakan, Gereja maupun negara sama-sama hanya mengakui perkawinan antara pria dan wanita, bukan pria-pria atau wanita-wanita.

Dalam acara di Gedung Serbaguna lantai 2 yang dipandu Ketua SKK, Bonaventura Hermawan, ini juga dibahas mengenai KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga). Berita lebih lengkap : Menyoal Anulasi, LGBT, dan KDRT dalam Sarasehan: “Ada Apa dengan Perkawinan Katolik?”

 

Veronica B.V. (Tim Komsos)