Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Dari Evaluasi PKP 2017, Pembekalan, hingga Persiapan PKP 2018 (1)

Menjelang penghujung tahun, sebelum memasuki kuartal ketiga tahun ini, seperti biasa seksi-seksi diharuskan menyampaikan evaluasi kegiatan seksi selama kuartal kedua. Acara “Review PKP Periode April–Agustus 2017”, yang diadakan di Ruang Doa PA Vincentius selama dua hari—Selasa (5/9) dan Rabu (6/9)—ini menjadi presentasi terakhir para ketua seksi periode 2014–2017, karena tiga hari setelah itu, Sabtu (9/9) dilakukan serah terima dan pelantikan ketua seksi periode 2017–2020.

 

Dari “Review PKP” yang juga dihadiri para koordinator wilayah tersebut, selain evaluasi rutin dari seksi-seksi dan DPH tentang kegiatan yang sudah maupun belum terlaksana, terbetik beberapa poin yang penting bagi umat dari sesi tanya-jawab. Salah satunya, mengenai rumah yang layak mendapatkan bantuan Bedah Rumah dari SPSE. Beniaga Djilin, Koordinator Wilayah X St. Thomas menanyakan, “Dulu, peraturannya, yang saya tangkap, rumah yang dibedah itu harus rumah sendiri. Namun, ada warga saya yang rumah dan tanahnya bukan milik dia pribadi, tapi sudah dia tempati puluhan tahun dan yang punya tidak pernah mengklaim. Kondisi rumahnya rusak parah. Dapatkah warga ini dibantu sekadar untuk perbaikan kecil?”  

Romo Alfonsus Zeam Rudi, SCJ menjelaskan, “Kalau untuk perbaikan kecil, bisa saja. Jadi, rumah kontrakan/sewa bisa saja mendapat bantuan bedah rumah, asalkan ada kepastian moral bahwa orangnya memang menempati rumah itu dan tidak ada yang akan mengusirnya, atau akan pindah dalam waktu dekat.” 

Soal lain lagi, Subseksi BKSY melaporkan defisit antara penerimaan dan jumlah santunan yang sudah diberikan Paroki Bidaracina kepada keluarga-keluarga peserta BKSY yang meninggal maupun dirawat inap selama tahun 2017. Terkait hal tersebut, Restituta Nurhaeni, Koordinator Wilayah IV St. Yakobus, memberikan saran positif, agar para ketua lingkungan mengingatkan warganya yang menjadi peserta BKSY, jika masih mampu, sebaiknya tidak usah minta penggantian biaya rawat inap. Apalagi kalau sudah punya BPJS. Jika meninggal pun tidak usah mengklaim santunan yang besarnya Rp10 juta. Karena—seperti sudah sering dijelaskan para pastor—BKSY bukan asuransi, tetapi wujud bela rasa pada sesama. “Jadi, kitalah yang harus pintar-pintar memberi masukan kepada ketua lingkungan dan umat. Pengalaman di lingkungan saya, kala ada yang mengajukan penggantian rawat inap tapi orangnya mampu dan sudah ada BPJS, saya menggunakan kata-kata bijak untuk menolak mengajukannya,” ungkapnya. 

Romo Blasius Sumaryo, SCJ mengamini dan mengimbau agar umat yang mampu disadarkan tentang keadilan dan bela rasa. Ia menyayangkan mental masyarakat Indonesia yang cepat meminta tapi sulit memberi. “Lain dengan di Eropa, meski individualismenya kuat, kalau bukan haknya mereka tidak akan meminta.” Beliau juga mengingatkan agar seksi-seksi tidak perlu menyiapkan program macam-macam dan banyak; cukup beberapa program saja, tetapi yang sungguh dibutuhkan umat.

 

Pembekalan Pengurus Seksi Baru 

Usai dilantik pada 9 September, para pengurus seksi periode 2017–2020 diberikan pembekalan mengenai Rencana Strategis (Renstra) KAJ berdasarkan Arah Dasar 2016–2020 dan aturan-aturan dalam PDDP (Pedoman Dasar Dewan Paroki) oleh Romo Alfons, paparan tentang bagaimana Gereja menyikapi situasi Ibu Kota dewasa ini dengan segala keanekaragamannya oleh Romo B. Hari Susanto, Pr., dan penjelasan tentang keuangan paroki oleh Romo Sumaryo. Pembekalan tersebut dilakukan Sabtu (30/9), pukul 08.00 –15.30 di Ruang Doa PA Vincentius. 

Romo Alfons mengingatkan tentang tata pelayanan pastoral yang ditetapkan Ardas KAJ: Pastoral Evangelisasi, yaitu mewartakan sukacita injili di tengah masyarakat, yang berarti kita diutus ke luar untuk bersinergi dengan masyarakat, untuk memperjuangkan apa yang baik bagi masyarakat, dengan sifat pelayanan yang dialogis, sinergis, partisipatif, dan transformatif—yang bermakna: “tidak lagi membawa bendera per seksi, tapi usahakan seksi-seksi saling bersinergi, harus mampu membuka diri satu terhadap yang lain. Segala keputusan pastoral harus direncanakan dan diputuskan bersama, tidak jalan sendiri-sendiri, bukan mengedepankan menang-kalahnya, tetapi mengutamakan kepentingan umat”. 

(bersambung ke edisi minggu depan)